SEMARANG – Santosojayaabadimedia.com,Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan notaris serta mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum di daerah, delegasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Batang menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris se-Jawa Tengah pada Rabu (16/09).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tersebut berlangsung secara luring di Muladi Dome, Semarang. Acara mengusung tema “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Notaris melalui Penguatan Pelaksanaan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris guna Menjamin Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum”.

Lapas Kelas IIB Batang mengirimkan delegasinya yang terhimpun dalam unsur Sekretariat MPD Notaris Kabupaten Batang, yakni Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Mono Puswanto, beserta Staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Irfan Nuddin. Kedua perwakilan hadir langsung di lokasi acara bergabung bersama perwakilan MPD Notaris Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka secara resmi dengan laporan penyelenggaraan serta sambutan pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H. Rangkaian rakor diisi dengan pemaparan materi dari narasumber Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mengenai “Penguatan Fungsi MPD dalam Mewujudkan Tertib Pengawasan Notaris”, serta pemaparan dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI terkait “Integritas Administrasi Notaris: Mewujudkan Efektivitas Pengawasan MPD melalui Kepatuhan Penerapan PMPJ”.

Terpisah, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Batang, Mono Puswanto, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Lapas Batang dalam forum ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Batang.

”Melalui Rapat Koordinasi ini, kami jajaran Sekretariat MPD Notaris Kabupaten Batang mendapatkan penguatan materi yang sangat berharga terkait pengawasan terpadu dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Hasil rakor ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk memperkuat tata kelola administrasi serta memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan notaris berjalan efisien dan akuntabel di daerah,” ujar Mono Puswanto.

Seluruh rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi berjalan dengan lancar, tertib, dan diakhiri dengan diskusi interaktif serta perumusan hasil kesimpulan bersama.

Humas Lapas Kelas IIB Batang

#kemenimipas